undang undang kependudukan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,. undang undang kependudukan

Lokasi. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Pasal 1. Dasar. H. No. Produk hukum ini berisi X IV B ab dan 1 07 P asal, ditetapkan tanggal 29 Desember 20 06 dan diundangkan tanggal 29 Desember 20 06 di Jakarta. 27-458); Undang-Undang Tahun 1946 Nomor 3 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara jo. 24 tahun 2013) terhadap UU Negara. kependudukan dan catatan sipil yang menjadi kewenangan daerah. Undang-Undang Nomor 52 Tahun. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang. Undang-Undang No. Penduduk adalah orang dalam matranya sebagai diri pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara, dan. 2. Mengingat : 1. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancas dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang. User Name Password Lupa. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring dilatarbelakangi dengan pertimbangan bahwa: untuk membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien perlu mengembangkan sistem pelayanan administrasi kependudukan yang baru; 7. Menetapkan : UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG KEPENDUDUKAN ORANG ASING. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentangKependudukan. Sanksi. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang tanggal 10 Pebruari 1910 tentang Peraturan tentang Kekaulanegaraan Belanda Bukan Belanda (Stb. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten -kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik. “Dalam administrasi kependudukan, penduduk mempunyai hak dan kewajiban yang semuanya diatur oleh Undang-undang,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul. Lokasi. Kewajiban instansi pelaksana urusan Administrasi Kependudukan; 5. Undang-undang ini merupakan revisi dari undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang dianggap sudah tidak relevan dan perlu disesuaikan. 4. Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada tanggal 29 Desember 2006 di Jakarta. a. 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965 8. Login Peraturan Pemerintah (PP) No. SALINAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: . Mengingat: 1. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. PUTUSAN Nomor Nomor. UNDANG-UNDANG: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 24: Tahun: 2013: Tentang: PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006. Peraturan Pemerintah No. Tujuan utama dari perubahan UU dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan. Administrasi Kependudukan dalam UU 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah. Undang-undang Darurat tentang Kependudukan Orang Asing . penduduk baru yang disebut dengan teori kapilaritas sosial. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancas dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud. 3. Faktor yang mempengaruhiPELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5), Pasal 10, Pasal 13 ayat (4), Pasal 24 ayat (3), Pasal 76, Pasal 79 ayat (3),PENDOKUMENTASIAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIC INDONESIA, Menimbang : a. 1. Undang-Undang. UMUM Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang. Undang-undang (UU) tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 1992. NIK yang terdiri atas 16 digit itu bersifat unik dan khas, tunggal, serta melekat pada seseorang (dan hanya pada orang itu) sepanjang masa. Abstrak: Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adanya Pasal yang mengatur tentang perkawinan beda agama, dalam Pasal 35 huruf (a) yang menyatakan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. 26. Dasar hukum UU 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, adalah Pasal 20, Pasal 26 ayat (2), Pasal 26 ayat (3), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. E. bphn. Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Re publik Indonesia Tahun 1945; 2. NIK berlaku seumur. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674)sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang ini menegaskan, pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan wajib memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk; mencetak , menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan; dan menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan An (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 9. bahwa untuk mewujudkan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien,1. Soepomo menjelaskan pengertian penduduk sebagai orang yang dengan sah bertempat tinggal tetap dalam suatu negara. Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 945; PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080); 3. JAKARTA, KOMPAS. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; Mengingat :1. 2. Beberapa perubahannya diantaranya, pelaporan kelahiran penduduk yang semula dilakukan di instansi pelaksana tempat kelahiran bayi, dirubah menjadi. Menilisik UU Adminduk No. Undang-Undang Tahun 1947 Nomor 6 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. bahwa sampai dengan saat ini laju pertumbuhan. Mencabut : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera; Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014. 39 Tahun 1999. 23 Tahun 2006) sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. . Undang-Undang No. huruf c, dan huruf d, perlu membentuk. Bicara mengenai layanan adminduk untuk desa, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 telah mengakomodir pemerintah daerah Walikota/Bupati, untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan, termasuk memberi penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan,. Masuk. Download Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 melalui link di bawah ini: Terima kasih sudah berkunjung. Untuk menjamin terpenuhinya hak hidup sehat bagi seluruh pendudukMengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); 2. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat. Usia dewasa menurut Undang-undang Administrasi Kependudukan ↗ diatur melalui ketentuan Pasal 63 ayat (1): ” Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP “. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. UU No. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, kelompok minoritas di atas dapat tetap dilayani dan dicatat dalam database administrasi kependudukan. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Mengingat : 1. Pasal 66 (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas: a. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang 4. Dasar hukum: 1. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 1955. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentangPerlu diketahui bahwa penerbitan dokumen kependudukan (termasuk penerbitan KTP-el) ini tidak dipungut biaya apapun (Pasal 79A UU No. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA. 2. 05 Mei 2019 / By Admin Detail. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan. Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected] DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. 11 Tahun 2008. Pemerintah. (1990) landasan berpijak. Undang-Undang ini menegaskan, pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan wajib memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk; mencetak , menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan; dan menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa. Peraturan. Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan. PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN. 2 Hak dan kewajiban seseorang dapat berlaku sepenuhnya ketika ia telah melaporkan peristiwa kependudukannya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; b. 29 December 2006 Admin PDIP. Administrasi Kependudukan - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Pelayanan Administrasi Kependudukan Yang Perlu Anda Ketahui . penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; Mengingat : 1. Undang-Undang No. Tujuan utama dari perubahan UU dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan. 017/ 2019 TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN. Undang-undang (UU) tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Download. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Uundang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102) PENJELASAN. pengelolaan dokumen kependudukan, dan teknologi, c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nom 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 Peraturan Presiden tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadi pertentangan yuridis (konflik hukum) antara Pasal 35 huruf a Undang-Undang Adminstrasi Kependudukan dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. 28 . Mengubah : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Perkawinan Dan Administrasi Kependudukan Kewarganegaraan Penyusun : Tim Permata Press Penerbit : Permata Press Terbit : 2015 ISBN : 9786028228800 Ukuran :. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2013. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal. go. KEPENDUDUKAN DAN PERKAWINAN Status. Kutipan atas pencatatan sipil; 7. Peraturan Konsolidasi. Subjek. 24/2013, terdapat 31 elemen jenis Data Pribadi (dalam diktum UU Adminduk pasal 58); mulai dari nomor KK, NIK, Nama, Alamat, dst. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475); 3. Kategori Download. dan Pasal 05 Undang-Un-dang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kepen-dudukan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah ten-tang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Mengingat : . 24/2013 tersebut ada. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. 14UU No 10 th 1992 ttg Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Compiled by: 21 Yayasan Titian 1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1992 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA. 5 Undang-Undang No 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia 6 Bagir Manan,. PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA-2-Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Unduh. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana SALINAN Kependudukan dan Pembangunan Keluarga perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun - 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, 1. 01 Formulir Biodata Keluarga. 4674. Mengingat : 1. 9. Akan tetapi tidak didukung dengan adanya sanksi apabila ketentuan. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN KELOMPOK KHUSUS DALAM PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN Nurani Ajeng Tri Utami1*, Nayla Alawiya1 dan Alef Musyahadah Rahmah1. Jenis. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status. Didownload 21. 928 kali. 3. Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Peraturan Pemerintah No. "Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan". Kata "agama" dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk "kepercayaan. 1. Undang-undang Darurat. 5 Mei 2019 / By. 2. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancas dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang. Undang-Undang Tahun 1947 Nomor 8 jo.